Ebook
Terbaru
- 13 November 2025 Naskah Urgensi Perubahan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 17 Tahun 2022 Tentang Penilaian Indeks Reformasi Hukum pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah
- 07 November 2025 Perlindungan Kekayaan Intelektual di Era Digital: Peran Kantor Wilayah Kementerian Hukum Republik Indonesia dalam Menyeimbangkan Hak Pencipta dan Kepentingan Publik
- 29 Oktober 2025 Makalah Kebijakan Strategi Penerapan Annual Fee dan Annual Return Bagi Perseroan Terbatas: Upaya Peningkatan PNBP dan Validitas Data Perseroan Terbatas di Indonesia
- 28 Oktober 2025 Dinamika Isu Keimigrasian dalam Lensa Global (Edisi Revisi)
- 24 Oktober 2025 Peran Penyuluh Hukum dalam Mewujudkan Demokrasi di Indonesia
- 22 Oktober 2025 Diskursus Akta Notaris dalam Bentuk Digital
- 21 Oktober 2025 Refleksi Reformasi Hukum: Menyoal Efektivitas Pelaksanaan Analisis dan Evaluasi Peraturan Perundang - Undangan di Daerah
- 20 Oktober 2025 Fasilitasi Perencanaan Pembentukan Peraturan Daerah
- 20 Oktober 2025 Dekonstruksi Peran Balai Harta Peninggalan Sebagai Wali Pengawas dan Pengampu Pengawas dalam Perlindungan Hak Keperdataan
- 01 September 2025 Naskah Prakebijakan Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor
Terupdate
Hukum
Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM
Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM
Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM
Meta Analisis
Naskah Prakebijakan PERUBAHAN PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAM NOMOR 47 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PENYAMPAIAN PERMOHONAN KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA
Dalam pasal 5, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan diatur bahwa Anak WNI yang belum berusia 5 (lima) tahun diangkat secara sah sebagai anak oleh warga negara asing berdasarkan penetapan pengadilan tetap diakui sebagai Warga Negara Indonesia. Sedangkan pada pasal 21 disebutkan bahwa Anak warga negara asing yang belum berusia 5 (lima) tahun yang diangkat secara sah menurut penetapan pengadilan sebagai anak oleh Warga Negara Indonesia memperoleh Kewarganegaraan Republik ....
Naskah Prakebijakan ANALISIS URGENSI RANCANGAN PERUBAHAN PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAM NOMOR 28 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN DAN PEMBERHENTIAN KARENA TINDAK PIDANA BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
Pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dalam 5 tahun terakhir mengalami kenaikan setiap tahunnya. Data pada 2022 lalu sebanyak 640 total hukuman disiplin PNS. Pelanggaran terbanyak adalah pelanggaran masuk kerja, dan pelarian Warga Binaan Pemasyarakatan. Perlu dilihat kembali, kasus pelanggaran disiplin tersebut disebabkan oleh beberapa aspek, seperti kepemimpinan dimana peran atasan langsung yang belum optimal dalam melakukan pemembinaan, lalu faktor ....
POLICY PAPER STUDI PENDAHULUAN PENYUSUNAN INDEKS LAYANAN KESEKRETARIATAN HUKUM DAN HAM
Dalam pencapaian tujuan dari visi dan misi Kementerian Hukum dan HAM, perlu dilakukan salah satu strateginya dengan peningkatan kualitas kebijakan di bidang Hukum dan HAM. Salah satu program menyasar kepada Program Dukungan Manajemen. Berdasarkan hasil pengukuran Indeks Layanan Kesekretariatan UKE I Kementerian Hukum dan HAM bahwa tingkat kepuasan layanan yang telah diberikan selama tahun 2023 berada pada tingkat 3,31 (Puas). Namun demikian, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi responden ....
POLICY PAPER KAJIAN ANALISIS URGENSI RANCANGAN PERUBAHAN PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR 37 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PENGAMBILAN, PERUMUSAN, DAN IDENTIFIKASI TERAAN SIDIK JARI
Dalam konteks penerapan Sistem Identifikasi Sidik Jari atau Daktiloskopi di Kementerian Hukum dan HAM telah disusun dan diundangkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 37 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengambilan, Perumusan, dan Identifikasi Teraan Sidik Jari. Sejalan dengan perkembangan teknologi dan keinginan masyarakat akan layanan hukum di bidang Daktiloskopi yang lebih baik lagi, maka pengaturan tentang daktiloskopi diharapkan dapat disesuaikan dengan kemajuan ilmu ....
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM: ADAPTASI PERUBAHAN DAN STRATEGI SUMBER DAYA MANUSIA
Tata kelola pemerintahan secara efektif, efisien dan akuntabel menjadikan tantangan tersendiri bagi setiap instansi pemerintah. Tantangan tersebut dijawab dengan melakukan reformasi birokrasi serta penataan kelembagaan yang tepat fungsi, tepat ukuran dan tepat proses. Kelembagaan dinyatakan semakin efektif ditandai dengan menurunnya tumpang tindih kewenangan. Pada kenyataannya pelaksanaan pengembangan SDM di Kementerian Hukum dan HAM dilakukan oleh dua unit kerja yaitu: Badan Pengembangan ....
Indexed by :
