Ebook
Terbaru
- 05 Februari 2024 Handbook Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Staf Ahli dan Staf Khusus Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
- 10 Januari 2024 Kompilasi Policy Brief Hasil Analisis Kebijakan 2022
- 14 November 2023 POLICY PAPER URGENSI PERUBAHAN PERMENKUMHAM NOMOR 8 TAHUN 2014 TENTANG PASPOR BIASA DAN SURAT PERJALANAN LAKSANA PASPOR
- 14 November 2023 POLICY PAPER PENDAFTARAN DAN PERMOHONAN FASILITAS KEIMIGRASIAN BAGI ANAK BERKEWARGANEGARAAN GANDA, PERMOHONAN SURAT KETERANGAN KEIMIGRASIAN, DAN PENGEMBALIAN DOKUMEN KEIMIGRASIAN AKIBAT STATUS KEWARGANEGARAAN
- 14 November 2023 POLICY PAPER URGENSI PEMBENTUKAN RANCANGAN PERMENKUMHAM TENTANG TATA CARA DAN PROSEDUR HARMONISASI RANCANGAN UU, RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH, DAN RANCANGAN PERATURAN PRESIDEN SERTA DIMENSI HARMONISASI DAN DIGITALISASI HARMONISASI
- 14 November 2023 POLICY PAPER URGENSI RANCANGAN PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAM TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN DAN PETUNJUK TEKNIK JABATAN FUNGSIONAL PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
- 14 November 2023 POLICY PAPER OPTIMALISASI PERANAN STAF AHLI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
- 14 November 2023 POLICY PAPER KAJIAN URGENSI PEWARGANEGARAAN KHUSUS SEBAGAI SOLUSI ANAK YANG TIDAK/BELUM MEMILIH KEWARGANEGARAAN RI BERDASARKAN PASAL 41 UU NO.12 TAHUN 2006 TENTANG KEWARGANEGARAAN
- 14 November 2023 POLICY PAPER RANCANGAN PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAM TENTANG PENETAPAN, PEMBINAAN, DAN PENGAWASAN ORGANISASI NOTARIS
- 14 November 2023 Policy Paper Kajian Komisi Kebenaran dan Upaya Rekonsiliasi: Perjalanan Panjang Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat Masa Lalu
Terupdate
Hukum
Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM
Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM
Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM
Meta Analisis
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM: ADAPTASI PERUBAHAN DAN STRATEGI SUMBER DAYA MANUSIA
Tata kelola pemerintahan secara efektif, efisien dan akuntabel menjadikan tantangan tersendiri bagi setiap instansi pemerintah. Tantangan tersebut dijawab dengan melakukan reformasi birokrasi serta penataan kelembagaan yang tepat fungsi, tepat ukuran dan tepat proses. Kelembagaan dinyatakan semakin efektif ditandai dengan menurunnya tumpang tindih kewenangan. Pada kenyataannya pelaksanaan pengembangan SDM di Kementerian Hukum dan HAM dilakukan oleh dua unit kerja yaitu: Badan Pengembangan ....
PERLINDUNGAN HAK CIPTA BUKU DI ERA DIGITAL
Perubahan teknologi telah mengubah bentuk pembajakan dari fotocopy menjadi kegiatan file sharing yaitu mengunggah dan mengunduh buku secara ilegal serta penjualan secara ilegal melalui marketplace. Permasalahan yang diangkat adalah upaya perlindungan hak cipta dari buku di era digital. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan mengumpulkan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara, sedangkan data sekunder melalui peraturan perundang-undangan, hasil ....
Revitalisasi Law And Human Rights Centre
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada Tahun 2010 telah membangun Law centre di seluruh Kantor Wilayah di Indonesia dengan tujuan untuk mengatasi permasalahan daerah terkait pembentukan produk hukum daerah yang salah satunya adalah perda. Akan tetapi pada kenyataannya, pelayanan Law Centre yang sesuai harapan belum dapat terwujud, banyaknya Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM belum efektif mengimplementasikan fungsi Law Centre secara optimal. Hal ini menjadi perhatian yang ....
Pengelolaan Pengaduan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I.
Sarana pengaduan pelayanan publik bertujuan untuk memberikan akses kepada masyarakat untuk dapat menyampaikan pengaduannya kepada penyelenggara pelayanan publik. Pengelolaan pengaduan di Kementerian Hukum dan HAM belum terkelola secara efektif dan terintegrasi dikarenakan masing-masing unit layanan pengaduan mengelola pengaduan secara parsial. Banyaknya kanal layanan pengaduan di Kementerian Hukum dan HAM menyulitkan kontrol atas penanganan pengaduan. Permasalahan yang diangkat adalah upaya ....
Pola Penempatan Auditor dalam Rangka Penguatan Pengawasan di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mempunyai peran strategis dalam menjalankan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM di tingkat wilayah. Untuk mendukung peran Kanwil diperlukan penguatan fungsi pengawasan. Salah satu upaya penguatan fungsi pengawasan di Kanwil adalah dengan rencana penempatkan auditor di seluruh Kanwil. Auditor memiliki tugas dan fungsi sebagai Quality Assurance dan menjalankan peran konsultasi sehingga dapat memberikan peringatan dini kepada satuan ....
Indexed by :
