Kategori : Beranda

Naskah Prakebijakan Program Peningkatan Penggunaan Produk dalam Negeri (Analisis Kelemahan Implementasi Penggunaan Produk dalam Negeri pada Kementerian Hukum dan HAM)
Naskah Prakebijakan Program Peningkatan...

Kajian ini disusun sebagai respons atas mandat pemerintah untuk meningkatkan penggunaan produk

Baca
Implementasi Kebijakan Manajemen Jabatan Fungsional di Bidang Kekayaan Intelektual
Implementasi Kebijakan Manajemen Jabatan...

Perkembangan teknologi telah membawa perubahan dalam berbagai bidang, termasuk mendorong inovasi

Baca
Naskah Pra Kebijakan Sistem Informasi Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM
Naskah Pra Kebijakan Sistem Informasi Pengelolaan...

Naskah pra kebijakan ini membahas perumusan sistem informasi pengelolaan Barang Milik Negara (BMN)

Baca
Naskah Pra Kebijakan Perubahan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penilaian Kriteria Klasifikasi Kantor Imigrasi
Naskah Pra Kebijakan Perubahan Peraturan Menteri...

Berdasar Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011, Direktorat Jenderal Imigrasi dapat menetapkan kebijakan

Baca
Penyelarasan Jabatan Fungsional di Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia
Penyelarasan Jabatan Fungsional di Bidang Hukum...

Penyederhanaan birokrasi yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Baca
Naskah Kebijakan Analisis Strategi Kebijakan Pemberian Hak dan Kewajiban Klien Pemasyarakatan
Naskah Kebijakan Analisis Strategi Kebijakan...

Naskah Kebijakan ini membahas strategi implementasi hak dan kewajiban Klien Pemasyarakatan sesuai

Baca
Naskah Prakebijakan Simplifikasi Jabatan dan Perluasan Tugas Jabatan Fungsional di Bidang Pemasyarakatan
Naskah Prakebijakan Simplifikasi Jabatan dan...

Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) telah melakukan penyederhanaan birokrasi dengan

Baca
Naskah Kebijakan Strategi Implementasi Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Narapidana dan Anak Binaan
Naskah Kebijakan Strategi Implementasi...

Pelaksanaan kajian ini guna mendukung penyusunan Peraturan Menteri sebagai aturan pelaksana

Baca