Ebook Terbaru

2025-11-13 Naskah Urgensi Perubahan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 17 Tahun 2022 Tentang Penilaian Indeks Reformasi Hukum pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah
2025-11-07 Perlindungan Kekayaan Intelektual di Era Digital: Peran Kantor Wilayah Kementerian Hukum Republik Indonesia dalam Menyeimbangkan Hak Pencipta dan Kepentingan Publik
2025-10-29 Makalah Kebijakan Strategi Penerapan Annual Fee dan Annual Return Bagi Perseroan Terbatas: Upaya Peningkatan PNBP dan Validitas Data Perseroan Terbatas di Indonesia
2025-10-28 Dinamika Isu Keimigrasian dalam Lensa Global (Edisi Revisi)
2025-10-24 Peran Penyuluh Hukum dalam Mewujudkan Demokrasi di Indonesia
2025-10-22 Diskursus Akta Notaris dalam Bentuk Digital
2025-10-21 Refleksi Reformasi Hukum: Menyoal Efektivitas Pelaksanaan Analisis dan Evaluasi Peraturan Perundang - Undangan di Daerah
2025-10-20 Fasilitasi Perencanaan Pembentukan Peraturan Daerah
2025-10-20 Dekonstruksi Peran Balai Harta Peninggalan Sebagai Wali Pengawas dan Pengampu Pengawas dalam Perlindungan Hak Keperdataan
2025-09-01 Naskah Prakebijakan Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor

Kategori : Beranda

Naskah Prakebijakan PERUBAHAN PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAM NOMOR 47 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PENYAMPAIAN PERMOHONAN KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA

Naskah Prakebijakan PERUBAHAN PERATURAN MENTERI...

2025-04-05
by Admin
324 Dibaca

Dalam pasal 5, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan diatur bahwa Anak WNI yang

Naskah Prakebijakan ANALISIS URGENSI RANCANGAN PERUBAHAN PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAM NOMOR 28 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN DAN PEMBERHENTIAN KARENA TINDAK PIDANA BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM

Naskah Prakebijakan ANALISIS URGENSI RANCANGAN...

2024-10-04
by Admin
155 Dibaca

Pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dalam 5 tahun

POLICY PAPER KAJIAN ANALISIS URGENSI RANCANGAN PERUBAHAN PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR 37 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PENGAMBILAN, PERUMUSAN, DAN IDENTIFIKASI TERAAN SIDIK JARI

POLICY PAPER KAJIAN ANALISIS URGENSI RANCANGAN...

2024-09-05
by Admin
133 Dibaca

Dalam konteks penerapan Sistem Identifikasi Sidik Jari atau Daktiloskopi di Kementerian Hukum dan

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM: ADAPTASI PERUBAHAN DAN STRATEGI SUMBER DAYA MANUSIA

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM: ADAPTASI PERUBAHAN DAN...

2021-12-31
by Admin
1210 Dibaca

Tata kelola pemerintahan secara efektif, efisien dan akuntabel menjadikan tantangan tersendiri bagi

PERLINDUNGAN HAK CIPTA BUKU DI ERA DIGITAL

PERLINDUNGAN HAK CIPTA BUKU DI ERA...

2021-12-31
by Admin
1861 Dibaca

Perubahan teknologi telah mengubah bentuk pembajakan dari fotocopy menjadi kegiatan file sharing

Revitalisasi Law And Human Rights Centre

Revitalisasi Law And Human Rights...

2020-12-30
by Admin
2039 Dibaca

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada Tahun 2010 telah membangun Law centre di seluruh

Pola Penempatan Auditor dalam Rangka Penguatan Pengawasan di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI

Pola Penempatan Auditor dalam Rangka Penguatan...

2019-12-31
by Admin
2513 Dibaca

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mempunyai peran strategis dalam menjalankan

Kompilasi Policy Brief Hasil Penelitian Tahun 2019

Kompilasi Policy Brief Hasil Penelitian Tahun...

2019-12-31
by Admin
3579 Dibaca

KOMPILASI POLICY BRIEF HASIL PENELITIAN TAHUN

1
2
>