Ebook Terbaru

2025-11-13 Naskah Urgensi Perubahan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 17 Tahun 2022 Tentang Penilaian Indeks Reformasi Hukum pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah
2025-11-07 Perlindungan Kekayaan Intelektual di Era Digital: Peran Kantor Wilayah Kementerian Hukum Republik Indonesia dalam Menyeimbangkan Hak Pencipta dan Kepentingan Publik
2025-10-29 Makalah Kebijakan Strategi Penerapan Annual Fee dan Annual Return Bagi Perseroan Terbatas: Upaya Peningkatan PNBP dan Validitas Data Perseroan Terbatas di Indonesia
2025-10-28 Dinamika Isu Keimigrasian dalam Lensa Global (Edisi Revisi)
2025-10-24 Peran Penyuluh Hukum dalam Mewujudkan Demokrasi di Indonesia
2025-10-22 Diskursus Akta Notaris dalam Bentuk Digital
2025-10-21 Refleksi Reformasi Hukum: Menyoal Efektivitas Pelaksanaan Analisis dan Evaluasi Peraturan Perundang - Undangan di Daerah
2025-10-20 Fasilitasi Perencanaan Pembentukan Peraturan Daerah
2025-10-20 Dekonstruksi Peran Balai Harta Peninggalan Sebagai Wali Pengawas dan Pengampu Pengawas dalam Perlindungan Hak Keperdataan
2025-09-01 Naskah Prakebijakan Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor

Kategori : Beranda

POLICY PAPER STUDI PENDAHULUAN PENYUSUNAN INDEKS LAYANAN KESEKRETARIATAN HUKUM DAN HAM

POLICY PAPER STUDI PENDAHULUAN PENYUSUNAN INDEKS...

2024-10-04
by Admin
138 Dibaca

Dalam pencapaian tujuan dari visi dan misi Kementerian Hukum dan HAM, perlu dilakukan salah satu

Policy Paper PENGUATAN KELEMBAGAAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM MELALUI PENGHARMONISASIAN RANCANGAN PERATURAN MENTERI/KEPALA LEMBAGA

Policy Paper PENGUATAN KELEMBAGAAN KEMENTERIAN...

2024-09-13
by Admin
139 Dibaca

Keberadaan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Pengharmonisasian Rancangan

REKONSEPTUALISASI MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

REKONSEPTUALISASI MATERI MUATAN PERATURAN...

2023-10-30
by Admin
447 Dibaca

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan termasuk Peraturan Daerah harus didasarkan pada asas-asas

KEHILANGAN KEWARGANEGARAAN INDONESIA BERDASARKAN UU NOMOR 12 TAHUN 2006 TENTANG KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA

KEHILANGAN KEWARGANEGARAAN INDONESIA BERDASARKAN...

2021-12-31
by Admin
1395 Dibaca

Tujuan dibentuknya UU Kewarganegaraan adalah melaksanakan kewajiban negara untuk memberikan

TUGAS DAN FUNGSI KEIMIGRASIAN DALAM PELAYANAN DAN PELINDUNGAN WARGA NEGARA INDONESIA DI LUAR NEGERI

TUGAS DAN FUNGSI KEIMIGRASIAN DALAM PELAYANAN DAN...

2021-12-31
by Admin
1369 Dibaca

Buku ini membahas mengenai tugas dan fungsi kemigrasian di luar negeri terutama terkait dengan

MEDIASI SOLUSI PENANGANAN PERKARA PERDATA DI PENGADILAN

MEDIASI SOLUSI PENANGANAN PERKARA PERDATA DI...

2021-12-31
by Admin
1065 Dibaca

Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna

KEDUDUKAN KLAUSULA ARBITRASE PADA KASUS KEPAILITAN

KEDUDUKAN KLAUSULA ARBITRASE PADA KASUS...

2021-12-31
by Admin
910 Dibaca

Hukum Arbitrase dan kepailitan itu sendiri pada dasarnya sudah ada sejak lama Pengundangan

EVALUASI ATAS IMPLEMENTASI PERMENKUMHAM NOMOR 40 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN MAKANAN BAGI TAHANAN, ANAK DAN NARAPIDANA DI RUTAN, LPKA DAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN

EVALUASI ATAS IMPLEMENTASI PERMENKUMHAM NOMOR 40...

2021-12-31
by Admin
986 Dibaca

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan tim peneliti ditemukan bahwa lmplementasi Permenkumham