Ebook Terbaru

2025-11-13 Naskah Urgensi Perubahan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 17 Tahun 2022 Tentang Penilaian Indeks Reformasi Hukum pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah
2025-11-07 Perlindungan Kekayaan Intelektual di Era Digital: Peran Kantor Wilayah Kementerian Hukum Republik Indonesia dalam Menyeimbangkan Hak Pencipta dan Kepentingan Publik
2025-10-29 Makalah Kebijakan Strategi Penerapan Annual Fee dan Annual Return Bagi Perseroan Terbatas: Upaya Peningkatan PNBP dan Validitas Data Perseroan Terbatas di Indonesia
2025-10-28 Dinamika Isu Keimigrasian dalam Lensa Global (Edisi Revisi)
2025-10-24 Peran Penyuluh Hukum dalam Mewujudkan Demokrasi di Indonesia
2025-10-22 Diskursus Akta Notaris dalam Bentuk Digital
2025-10-21 Refleksi Reformasi Hukum: Menyoal Efektivitas Pelaksanaan Analisis dan Evaluasi Peraturan Perundang - Undangan di Daerah
2025-10-20 Fasilitasi Perencanaan Pembentukan Peraturan Daerah
2025-10-20 Dekonstruksi Peran Balai Harta Peninggalan Sebagai Wali Pengawas dan Pengampu Pengawas dalam Perlindungan Hak Keperdataan
2025-09-01 Naskah Prakebijakan Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor

Kategori : Beranda

PENGANTAR HUKUM KEPAILITAN DAN PKPU

PENGANTAR HUKUM KEPAILITAN DAN...

2021-12-31
by Admin
1778 Dibaca

Hukum tentang kepailitan pada dasarnya sudah ada sejak zaman Romawi. Pengundangan Undang-Undang

KESIAPAN PELAKSANAAN HARMONISASI DAN SINKRONISASI PERUNDANG-UNDANGAN PASCA TERBENTUKNYA PERATURAN OMNIBUS LAW DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA

KESIAPAN PELAKSANAAN HARMONISASI DAN SINKRONISASI...

2021-12-31
by Admin
931 Dibaca

Pemerintah telah mengambil alih model omnibus law dalam pembentukan Undang-Undang Nomor 11 tahun

PENGENDALIAN PEREDARAN NARKOTIKA PADA LAPAS ATAU RUTAN DALAM PERSPEKTIF WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN DAN PEGAWAI

PENGENDALIAN PEREDARAN NARKOTIKA PADA LAPAS ATAU...

2021-12-31
by Admin
987 Dibaca

Pengendalian narkoba adalah suatu upaya yang dilakukan oleh suatu lembaga untuk mencegah terjadinya

Notaris (Perspektif Pengawasan, Pendidikan dan Perbuatan Pidana)

Notaris (Perspektif Pengawasan, Pendidikan dan...

2020-12-30
by Admin
3046 Dibaca

Negara Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik

Peranan Mahkamah Agung sebagai Benteng Terakhir dalam Penegakan Hukum pada Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Peranan Mahkamah Agung sebagai Benteng Terakhir...

2020-12-30
by Admin
2999 Dibaca

Penegakan hukum dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia pada tahun-tahun

Penegakan Hukum Pidana terhadap Korporasi sebagai Pelaku Tindak Pidana Perpajakan

Penegakan Hukum Pidana terhadap Korporasi sebagai...

2020-12-30
by Admin
1658 Dibaca

Perkembangan zaman yangat cepat disatu sisi, baik di bidang ilmu pengetahuan dan tekhnologi dewasa

Pembentukan Jabatan Fungsional Pengawas Korporasi di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM

Pembentukan Jabatan Fungsional Pengawas Korporasi...

2020-12-30
by Admin
1473 Dibaca

Selama ini salah satu tugas dari Direktorat Perdata Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum

Pembentukan Jabatan Fungsional Pengawas Kenotariatan

Pembentukan Jabatan Fungsional Pengawas...

2020-12-30
by Admin
974 Dibaca

Buku ini merupakan hasil penelitian tentang pembentukan jabatan fungsional pengawas