Ebook Terbaru

2025-11-13 Naskah Urgensi Perubahan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 17 Tahun 2022 Tentang Penilaian Indeks Reformasi Hukum pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah
2025-11-07 Perlindungan Kekayaan Intelektual di Era Digital: Peran Kantor Wilayah Kementerian Hukum Republik Indonesia dalam Menyeimbangkan Hak Pencipta dan Kepentingan Publik
2025-10-29 Makalah Kebijakan Strategi Penerapan Annual Fee dan Annual Return Bagi Perseroan Terbatas: Upaya Peningkatan PNBP dan Validitas Data Perseroan Terbatas di Indonesia
2025-10-28 Dinamika Isu Keimigrasian dalam Lensa Global (Edisi Revisi)
2025-10-24 Peran Penyuluh Hukum dalam Mewujudkan Demokrasi di Indonesia
2025-10-22 Diskursus Akta Notaris dalam Bentuk Digital
2025-10-21 Refleksi Reformasi Hukum: Menyoal Efektivitas Pelaksanaan Analisis dan Evaluasi Peraturan Perundang - Undangan di Daerah
2025-10-20 Fasilitasi Perencanaan Pembentukan Peraturan Daerah
2025-10-20 Dekonstruksi Peran Balai Harta Peninggalan Sebagai Wali Pengawas dan Pengampu Pengawas dalam Perlindungan Hak Keperdataan
2025-09-01 Naskah Prakebijakan Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor

Kategori : Beranda

Quo Vadis: Eksistensi Petugas Pemasyarakatan sebagai Aparat Penegak Hukum

Quo Vadis: Eksistensi Petugas Pemasyarakatan...

2024-11-13
by Admin
1303 Dibaca

Penegakan hukum di Indonesia masih menjadi sorotan tajam masyarakat luas karena kinerjanya dinilai

Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Daerah: Urgensi dan Tantangan

Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Daerah:...

2024-11-06
by Admin
481 Dibaca

Buku Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Daerah: Urgensi dan Tantangan ini mengurai persoalan

Narapidana Teroris: Hambatan dalam Penempatan di Lembaga Pemasyarakatan Risiko Tinggi

Narapidana Teroris: Hambatan dalam Penempatan di...

2024-11-06
by Admin
433 Dibaca

Narapidana teroris harus ditempatkan di lembaga pemasyarakatan berkategori risiko tinggi dengan

Optimasi Pengharmonisasian: Strategi Baru Mewujudkan Produk Hukum Daerah Berkualitas

Optimasi Pengharmonisasian: Strategi Baru...

2024-11-06
by Admin
185 Dibaca

Perubahan terhadap UU No.12/2011 merupakan titik balik penguatan peran Kemenkumham RI di bidang

Anchoring Rights “Menelusuri Persinggungan Hukum Laut dan Kebijakan Imigrasi di Indonesia”

Anchoring Rights “Menelusuri Persinggungan...

2024-11-06
by Admin
825 Dibaca

Buku ini mengupas tuntas persinggungan antara United Nations Convention on the Law of the Sea

PROSPEK DAN MINAT STUDI SEKOLAH KEDINASAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM

PROSPEK DAN MINAT STUDI SEKOLAH KEDINASAN...

2024-09-27
by Admin
164 Dibaca

Studi ini mengevaluasi pendidikan tinggi vokasi di Kementerian Hukum dan HAM yang terselenggara di

POLICY PAPER OPTIMALISASI PELAKSANAAN PENGHARMONISASIAN, PEMBULATAN DAN PEMANTAPAN KONSEPSI RANCANGAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH OLEH KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM

POLICY PAPER OPTIMALISASI PELAKSANAAN...

2024-09-26
by Admin
75 Dibaca

Ditetapkannya Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 22 Tahun 2018 tentang pengharmonisasian

Policy Paper PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG KURIKULUM PELATIHAN FUNGSIONAL PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Policy Paper PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI...

2024-09-13
by Admin
99 Dibaca

Kebutuhan untuk mengadakan suatu perjanjian internasional dengan melibatkan pihak-pihak yang