Ebook Terbaru

2025-11-13 Naskah Urgensi Perubahan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 17 Tahun 2022 Tentang Penilaian Indeks Reformasi Hukum pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah
2025-11-07 Perlindungan Kekayaan Intelektual di Era Digital: Peran Kantor Wilayah Kementerian Hukum Republik Indonesia dalam Menyeimbangkan Hak Pencipta dan Kepentingan Publik
2025-10-29 Makalah Kebijakan Strategi Penerapan Annual Fee dan Annual Return Bagi Perseroan Terbatas: Upaya Peningkatan PNBP dan Validitas Data Perseroan Terbatas di Indonesia
2025-10-28 Dinamika Isu Keimigrasian dalam Lensa Global (Edisi Revisi)
2025-10-24 Peran Penyuluh Hukum dalam Mewujudkan Demokrasi di Indonesia
2025-10-22 Diskursus Akta Notaris dalam Bentuk Digital
2025-10-21 Refleksi Reformasi Hukum: Menyoal Efektivitas Pelaksanaan Analisis dan Evaluasi Peraturan Perundang - Undangan di Daerah
2025-10-20 Fasilitasi Perencanaan Pembentukan Peraturan Daerah
2025-10-20 Dekonstruksi Peran Balai Harta Peninggalan Sebagai Wali Pengawas dan Pengampu Pengawas dalam Perlindungan Hak Keperdataan
2025-09-01 Naskah Prakebijakan Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor

Kategori : Beranda

NASKAH PRAKEBIJAKAN KAJIAN DAN ANALISIS TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAM NOMOR 29 TAHUN 2021 TENTANG VISA DAN IZIN TINGGAL

NASKAH PRAKEBIJAKAN KAJIAN DAN ANALISIS TENTANG...

2024-09-04
by Admin
133 Dibaca

Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 tentang Bebas Visa bertujuan untuk meningkatkan perekonomian

NASKAH PRAKEBIJAKAN PERUBAHAN PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAM NOMOR 44 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PEMERIKSAAN MASUK DAN KELUAR WILAYAH INDONESIA DI TEMPAT PEMERIKSAAN IMIGRASI

NASKAH PRAKEBIJAKAN PERUBAHAN PERATURAN MENTERI...

2024-09-04
by Admin
136 Dibaca

Sejak diberlakukannya Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 44 Tahun 2015 tentang Tata Cara

POLICY PAPER PERMOHONAN PEWARGANEGARAAN DAN PENYAMPAIAN BERITA ACARA SUMPAH PEMBERIAN KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA BERDASARKAN PASAL 3A PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 21 TAHUN 2022

POLICY PAPER PERMOHONAN PEWARGANEGARAAN DAN...

2024-09-04
by Admin
127 Dibaca

Dalam hal status kewarganegaraan, negara bertanggung jawab untuk menghormati, melindungi, dan

NASKAH PRAKEBIJAKAN ANALISIS URGENSI PERUBAHAN ATAS PERMENKUMHAM NOMOR 34 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PENDAFTARAN PENDIRIAN BADAN HUKUM, PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA SERTA PERUBAHAN KEPENGURUSAN PARTAI POLITIK

NASKAH PRAKEBIJAKAN ANALISIS URGENSI PERUBAHAN...

2024-09-04
by Admin
111 Dibaca

Partai politik memainkan peran penting dalam kehidupan demokrasi di Indonesia. Pengaturan mengenai

NASKAH PRAKEBIJAKAN ANALISIS URGENSI PROGRAM PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAM TENTANG KEAMANAN DAN TATA TERTIB PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS PEMASYARAKATAN

NASKAH PRAKEBIJAKAN ANALISIS URGENSI PROGRAM...

2024-09-04
by Admin
87 Dibaca

Lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan menuntut penyesuaian beberapa

NASKAH PRAKEBIJAKAN EVALUASI KEBIJAKAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL

NASKAH PRAKEBIJAKAN EVALUASI KEBIJAKAN PEMBINAAN...

2024-09-04
by Admin
82 Dibaca

Pembinaan hukum nasional adalah kegiatan berencana dan terarah untuk menyempurnakan tata hukum

POLICY PAPER PENGELOLAAN ROYALTI OLEH LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HAK EKONOMI BAGI PENCIPTA

POLICY PAPER PENGELOLAAN ROYALTI OLEH LEMBAGA...

2024-09-04
by Admin
98 Dibaca

Dewasa ini, perkembangan teknologi semakin pesat tak terkecuali pengelolaan hak kekayaan

POLICY PAPER OPTIMALISASI JDIH MELALUI PERUBAHAN PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAM NOMOR 30 TAHUN 2013 TENTANG JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM

POLICY PAPER OPTIMALISASI JDIH MELALUI PERUBAHAN...

2024-09-04
by Admin
85 Dibaca

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di Indonesia merupakan sebuah sistem terpadu yang