Berangkat dari kebutuhan atas proses kebijakan yang sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola kebijakan publik yang baik, tuntutan untuk bertransformasi menjadi organisasi kebijakan, dan konsekuensi dari kebijakan de-eselonisasi, Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia (BSK Hukum dan HAM) mendorong pembentukan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Tata Kelola Kebijakan Publik di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dalam masa implementasi permenkumham a quo yang telah berjalan lebih dari satu tahun, BSK Hukum dan HAM  menilai perlu untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja implementasi Permenkumham dimaksud dalam rangka memastikan kembali ketepatan strategi implementasi dan kesinambungan substansi pengaturan Permenkumham a quo dengan tujuan yang ingin dicapai. Menggunakan Implementation Outcome Framework dan Policy Logic Model, kajian evaluasi ini ditujukan untuk memotret kinerja implementasi Permenkumham Nomor 3 Tahun 2022, mengidentifikasi sejumlah barriers dan facilitator dalam pelaksanaannya, dan untuk menyusun strategi implementasi yang baru.