Kementerian Hukum dan HAM sebagai salah satu instansi pemerintah yang menjalankanfungsi pelayanan publik terus melakukan inovasi yang berkelanjutan. Pemanfaatan teknologi informasi menjadi salah satu pilihan dalam percepatan pelayanan publik yang ada di Kementerian Hukum dan HAM. Peningkatan kompetensi pegawai juga dilakukan agar masyarakat terlayani oleh sumber daya manusia yang berkompeten. Salah satu jabatan fungsional yang paling banyak di Kementerian Hukum dan HAM adalah Jabatan Fungsional Analisis Keimigrasian yang jumlahnya tersebar di seluruh provinsi se-Indonesia. Untuk dapat melaksanakan tugas dan fungsinya jabatan fungsional Analis Keimigrasian harus memiliki kompetensi yang memadai dan mengikuti perkembangan dinamika permasalahan global keimigrasian yang semakin kompleks dan pemanfaatan teknologi informasi di bidang keimigrasian. Adanya dinamika tersebut membuat analis keimigrasian harus mendapatkan pengembangan kompetensi yang maksimal dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Berkaitan hal tersebut, untuk mengetahui sejauhmana upaya pengembangan kompetensi jabatan analis keimigrasian oleh Kementerian Hukum dan HAM perlu dilakukan pengukuran secara statistik. Hasil pengukuran tersebut dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan merumuskan kebijakan untuk meningkatkan upaya pengembangan kompetensi Jabatan Fungsional Analis Keimigrasian.