Guna mewujudkan organisasi pemerintah yang tepat fungsi, tepat proses, dan tepat ukuran,Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM sebagai salah satu supporting unit Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang  mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan, penyusunan, dan pemberian rekomendasi strategi kebijakan di bidang hukum dan hak asasi manusia. Dalam prosesnya, kebijakan berbasis bukti membutuhkan dukungan dari produksi dan penerapan pengetahuan; pengetahuan masih perlu diartikulasikan kembali hingga akhirnya dapat memberikan solusi efektif atas isu-isu kebijakan.
Hasil analisis kebijakan Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia dari penyajian basis bukti dalam perumusan kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy) yang telah dilaksanakan tahun 2022 berupa Policy Brief diharapkan menjadi acuan bagi para pemangku kepentingan/stakeholders khususnya di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam rangka menetapkan suatu kebijakan/pembuatan kebijakan baru dengan data valid dan terpercaya.