Pembangunan pertahanan dan keamanan terutama ditujukan untuk menegakkan kedaulatan negara,
menjaga keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, menjaga keselamatan segenap bangsa dari
ancaman militer dan nonmiliter, meningkatkan rasa aman dan nyaman sebagai jaminan kondusifnya iklim
investasi, serta tetap tertib dan tegaknya hukum di masyarakat. Kondisi wilayah Indonesia yang sangat luas
(daratan maupun perairan), jumlah penduduk yang banyak dan nilai kekayaan nasional yang harus dijamin
keamanannya menjadikan tantangan tugas dan tanggung jawab bidang pertahanan dan keamanan menjadi
sangat berat dalam penegakan hukumnya. Penegakan hukum merupakan kewibawaan suatu negara yang
harus diciptakan agar negara tersebut tidak runtuh. Untuk itu diperlukan penegakan hukum yang dapat
dipertanggungjawabkan kepada publik, bangsa dan negara dalam rangka menjaga keamanan dan kedaulatan
negara. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis pembangunan pertahanan dan keamanan
negara, implikasinya terhadap penegakan hukum dan bagaimana solusi untuk mengatasi penegakan hukumnya.
Dengan metode pendekatan yuridis normatif yang bersifat deskriptif analisis melalui pengkajian hukum
doktrinal terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keamanan dan kedaulatan negara
di Indonesia, maka kesimpulannya adalah bahwa pembangunan bidang pertahanan dan keamanan ternyata
memiliki keterkaitan yang erat dalam hal penegakan hukum yang disebabkan oleh: terjadinya pelanggaran
batas wilayah dan pelanggaran hukum di wilayah yurisdiksi Indonesia; keamanan dan keselamatan pelayaran di
Alur Laut kepulauan Indonesia; terorisme; tren kejahatan serius yang semakin meningkat; penyalahgunaan dan
peredaran narkoba; keamanan informasi negara yang masih lemah; serta deteksi dini yang belum memadai.
Kata Kunci: Pembangunan Pertahanan dan Keamanan