Dalam dinamika tugas keimigrasian, petugas imigrasi kerap dihadapkan pada risiko tinggi akibat kondisi geografis, sosial, hingga potensi ancaman dari warga negara asing yang diawasi. Kajian ini mengidentifikasi beragam bentuk risiko yang dihadapi petugas, mulai dari intimidasi oleh kelompok masyarakat, serangan fisik oleh deteni, hingga kondisi infrastruktur yang tidak memadai di wilayah perbatasan. Ketidaksiapan menghadapi risiko, ditambah absennya alat perlindungan diri seperti senjata api, menimbulkan kekhawatiran terhadap keselamatan petugas serta mengurangi efektivitas penegakan hukum keimigrasian. Berangkat dari kenyataan tersebut, kajian ini menekankan pentingnya penyusunan kebijakan penggunaan senjata api dinas yang didasarkan pada pendekatan persepsi risiko dan konsep force continuum. Kajian ini melalui pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Data dikumpulkan dari wawancara, survei, dan observasi di wilayah-wilayah, yaitu Aceh, Bali, Banggai, Batam, Belu, dan Nunukan. Rekomendasi kebijakan diarahkan pada pembentukan sistem penilaian risiko, pelatihan khusus, serta pengaturan bertahap penggunaan kekuatan guna mendukung keamanan dan profesionalitas petugas imigrasi dalam menjalankan tugasnya di lapangan.