Pelaksanaan kajian ini guna mendukung penyusunan Peraturan Menteri sebagai aturan pelaksana Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, khususnya terkait hak dan kewajiban Narapidana dan Anak Binaan. Fokus kajian adalah untuk: mengetahui dan menganalisis pelaksanaan hak dan kewajiban Narapidana dan Anak Binaan; dan menganalisis strategi implementasi hak dan kewajiban Narapidana dan Anak Binaan. Hasil analisis kebijakan ini memberikan gambaran pelaksanaan 12 (dua belas) Hak Narapidana dan 11 (sebelas) Hak anak Binaan pada UPT Pemasyarakatan dan memberikan strategi implementasi yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk pengambilan kebijakan terkait dengan kebijakan pelaksanaan hak dan kewajiban Narapidana dan anak binaan sesuai dengan UU No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Selain itu, hasil analisis ini juga diharapkan dapat memberikan dampak baik untuk mengoptimalkan pelaksanaan hak Narapidana dan anak Binaan di UPT Pemasyarakan, dan mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi bagi aparatur sipil negara pada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, dan bermanfaat bagi kemompok sasaran yang terkait.