Kajian ini membahas mengenai urgensi pembentukan peraturan yang holistik mengenai pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) berupa senjata api dinas di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Berdasarkan laporan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan hasil pengumpulan data lapangan yang telah dilakukan, terdapat berbagai permasalahan dalam pengelolaan senjata api dinas yang ada di lingkungan Kementerian Hukum dan Ham. Hal ini menyebabkan pengelolaan senjata api dinas yang ada tidak berjalan optimal. Selain itu, regulasi yang ada tidak lagi mencakup seluruh kebutuhan pengelolaan senjata api dinas di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM. Oleh karena itu, kajian ini merekomendasikan agar Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM untuk mengajukan izin prakarsa pembentukan Rancangan Peraturan Menteri Hukum dan HAM tentang Pengelolaan Senjata Api Dinas di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM.