Naskah pra kebijakan ini membahas perumusan sistem informasi pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). Tujuan utama dari kebijakan ini adalah meningkatkan transparansi, akurasi, dan efisiensi dalam pencatatan, pemantauan, serta pelaporan BMN melalui pemanfaatan teknologi informasi. Dalam dokumen ini, dipaparkan berbagai permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan BMN, seperti ketidaksesuaian data, kurangnya integrasi antar unit kerja, serta potensi risiko penyalahgunaan aset. Sebagai solusi, diusulkan penerapan sistem informasi berbasis digital yang dapat mendukung otomasi proses administrasi BMN, mempercepat validasi data, dan mempermudah pengawasan aset secara real-time. Naskah ini juga mengulas prinsip-prinsip tata kelola BMN yang efektif sesuai dengan regulasi yang berlaku, serta mempertimbangkan aspek keamanan data dan interoperabilitas sistem dengan platform pemerintah lainnya. Dengan adanya kebijakan ini, diharapkan tercipta sistem pengelolaan BMN yang lebih akuntabel, efisien, dan sesuai dengan prinsip good governance di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM.