Sebagai salah suatu konsekuensi dalam penyelenggaraan layanan publik atau pemerintahan bahwa keberhasilan dalam meningkatkan kualitas bukanlah akhir dari upaya perbaikan yang telah dilakukan. Tidak bisa dipungkiri, ekpektasi publik, kebutuhan serta tantangan akan terus meningkat seiring dengan perubahan lingkungan yang semakin dinamis di era digitalisasi saat ini. Termasuk tuntutan atas terwujudnya suatu proses pembentukan Perundang-undangan yang lebih efektif dan efisien. Oleh karena itu, upaya yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan dalam mentransformasi penyelenggaraan Pengundangan Peraturan Perundang-undangan dari konvensional menjadi berbasis elektronik merupakan suatu keniscayaan yang harus didukung. Kendati demikian, transformasi yang dilakukan harus diiringi dengan tingkat kesiapan yang matang. Persiapan sebelum melakukan perubahan merupakan faktor penting dalam menentukan keberhasilan maupun kegagalan pencapaian tujuan yang diharapkan dari upaya perubahan apapun. Terutama perubahan dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik (e-government), banyak aspek yang dapat berkontribusi terhadap keberhasilan maupun kegagalan, tidak terbatas pada aspek teknologi semata. Pelbagai strategi kebijakan telah direkomendasikan, utamanya untuk lebih meningkatkan kesiapan transformasi guna mendorong potensi keberhasilan maupun strategi untuk keberlanjutan atas perubahan yang telah dilakukan. Rekomendasi kebijakan diharapkan dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk membawa perubahan yang berhasil dalam memperbaiki birokrasi pengundangan Peraturan Perundang-undangan yang lebih responsif, proses yang lebih efektif dan efisien, serta mendorong tingkat keberlanjutan penyelenggaraan pengundangan secara elektronik yang berhasil memberikan manfaat dalam jangka panjang.