Objek utama di dalam kajian ini adalah analisis dan identifikasi terhadap permasalahan yang muncul dalam mengimplementasikan tugas dan fungsi Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM. Permasalahan ini difokuskan kepada tiga hal yaitu Kelembagaan, Tata Laksana dan Sumber Daya Manusia.
Seiring dengan dinamika organisasi, penyusunan analisis kebijakan ini merupakan langkah awal untuk merumuskan agenda setting yang tepat dalam konteks perubahan nomenklatur organisasi yang diikuti oleh transformasi core business. Oleh karena itu, setiap kontribusi yang diberikan dihargai dan diyakini akan membantu mengembangkan pemikiran serta menyajikan rekomendasi kebijakan yang relevan. Harapan kami adalah hasil kajian ini memberikan gambaran yang jelas mengenai permasalahan yang dihadapi serta menawarkan alternatif kebijakan sebagai pedoman dalam pendelegasian tugas dan fungsi Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM.