Indonesia menghadapi tantangan kompleks dalam pengelolaan regulasi yang jumlahnya telah mencapai puluhan ribu, mulai dari Undang-Undang hingga Peraturan Daerah. Hal ini memunculkan persoalan seperti hiper-regulasi, tumpang tindih norma, hingga lemahnya pemantauan implementasi menjadi isu sentral dalam sistem hukum nasional. Meskipun telah ada Pedoman Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan yang dirumuskan oleh BPHN, kenyataannya pedoman ini belum diimplementasikan secara optimal oleh k/l maupun pemerintah daerah. Lemahnya daya ikat dan kurangnya sosialisasi menjadi penghambat utama dalam pelaksanaan evaluasi regulasi secara menyeluruh dan terpadu. Kajian ini mengupas tuntas hambatan-hambatan implementasi pedoman evaluasi tersebut melalui pendekatan model kebijakan Merille S. Grindle, serta menghadirkan data empirik dari berbagai instansi pusat dan daerah. Temuan penting menunjukkan bahwa pedoman belum memiliki kekuatan hukum yang cukup dan belum diadopsi secara luas. Oleh karena itu, kajian ini merekomendasikan beberapa alternatif kebijakan yang dapat dilakukan oleh BPHN dalam rangka lebih mengefektifkan impelementasi Pedoman Evaluasi Peraturan Perundang-undangan. Buku ini menjadi bahan refleksi penting untuk mewujudkan sistem regulasi Indonesia yang tertib, sederhana, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.