Transformasi Badan Strategi Kebijakan (BSK) pada 2022 meningkatkan peran dalam penyusunan kebijakan teknis di Kementerian Hukum dan HAM. Namun, jumlah fungsional analis kebijakan (JFAK) saat ini yang berjumlah 50 orang dinilai sangat jauh di bawah kebutuhan ideal yaitu lebih 150 orang, termasuk di Kantor Wilayah (Kanwil). Oleh karena itu, penting melakukan perhitungan dan penempatan formasi analis kebijakan sesuai Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 28 Tahun 2023 yang mendelegasikan tugas analisis kebijakan ke Kanwil. Kajian ini berupaya untuk memberikan argumentasi tentang pentingnya keberadaan JFAK pada tingkat Kanwil. Berdasarkan hasil analisis maka proyeksi kebutuhan JFAK di Kanwil untuk 2024-2028 adalah 239 orang, yang ditujukan untuk mendukung efektivitas tata kelola kebijakan di wilayah.