Naskah ini membahas urgensi perubahan kedua Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Permenkumham) Nomor 9 Tahun 2021 terkait jabatan dan kelas jabatan di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM. Perubahan ini dianggap penting karena peraturan yang ada saat ini belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan organisasi dan perubahan lingkungan. Permenkumham No. 9 Tahun 2021 masih memiliki kelemahan dalam pengaturan kelas jabatan tertentu, seperti Analis Kebijakan, Dokter, dan Dokter Gigi, yang berada satu tingkat lebih rendah dibandingkan instansi lain yang mengatur profesi serupa. Selain itu, terdapat kekurangan dalam nomenklatur jabatan pelaksana dan jabatan administrasi yang perlu disempurnakan agar sesuai dengan perubahan peraturan perundang-undangan dan struktur organisasi yang berlaku. Naskah ini memberikan analisis mendalam mengenai urgensi perubahan tersebut, dengan tujuan memberikan pertimbangan akademik serta rekomendasi yang akan digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan peraturan yang lebih sesuai dengan kondisi saat ini. Dengan demikian, perubahan yang diusulkan diharapkan dapat memenuhi rasa keadilan dan kepastian dalam jabatan, serta meningkatkan kinerja pegawai di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM.