Naskah kebijakan (policy paper) tentang ”Dampak
Penetapan Desa/Kelurahan Sadar Hukum Terhadap
Peningkatan Kepatuhan Hukum Masyarakat” berangkat
dari evaluasi Program Desa/Kelurahan Sadar Hukum (DSH/
KSH) yang sudah ada sejak tahun 1993, di mana berdasarkan
data Badan Pembinaan Hukum Nasional sudah sebanyak
5.953 Desa/Kelurahan yang ditetapkan menjadi DSH/KSH.
Isu kebijakan yang diangkat dalam policy paper ini, pertama,
bagaimana dampak penetapan desa/kelurahan terhadap
peningkatan kepatuhan hukum masyarakat. Kedua, seperti apa
upaya pembinaan yang dilakukan Kantor Wilayah Kementerian
Hukum dan HAM, pemerintah provinsi/kabupaten/kota dalam
menjaga kekonsistenan tingkat kepatuhan hukum masyarakat
desa/kelurahan yang sudah memperoleh penghargaan desa/
kelurahan sadar hukum.
Strategi kebijakan yang direkomendasikan dalam policy paper
ini diharapkan dapat digunakan bagi pihak-pihak terkait dalam
memperbaiki kebijakan ataupun pelayanan kepada masyarakat
khususnya mendukung program Kementerian Hukum dan HAM
yang dalam hal ini adalah DSH/KSH merupakan output dari
penyuluhan hukum yang dilaksanakan oleh Badan Pembinaan
Hukum Nasional.