Naskah Kebijakan ini mengevaluasi efektivitas implementasi kebijakan penanganan pengungsi di Indonesia berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016, dengan menekankan peran keimigrasian. Analisis dilakukan menggunakan model implementasi kebijakan Mazmanian dan Sabatier yang mencakup variabel kebijakan, lingkungan, dan kapabilitas pelaksana. Hasil kajian menunjukkan bahwa kebijakan belum berjalan optimal karena kompleksitas permasalahan pengungsi, keterlibatan banyak aktor, penyebaran wilayah pengungsi, keterbatasan sumber daya, dinamika sosial-politik, serta minimnya komitmen dan kepemimpinan. Secara khusus, kajian menemukan bahwa Perpres 125/2016 belum selaras dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Akibatnya, peran Direktorat Jenderal Imigrasi dalam hal registrasi, pengawasan, dan penindakan terhadap pengungsi tidak memiliki dasar hukum yang memadai. Kondisi ini memunculkan kekosongan hukum, berisiko terhadap penegakan aturan, dan berdampak pada ketertiban serta keamanan nasional. Untuk itu, kajian merekomendasikan penguatan peran imigrasi melalui dua opsi kebijakan: mekanisme joint registration dengan UNHCR, dan pemberian status keimigrasian khusus. Disarankan pula relokasi wilayah penampungan dan penyusunan SOP penindakan. Revisi Perpres 125/2016 diperlukan agar kebijakan selaras dengan prinsip good governance, memperkuat koordinasi lintas sektor, dan menjamin perlindungan hak pengungsi secara akuntabel dan berkelanjutan.