Naskah kebijakan (policy paper) tentang ”Formasi
Persebaran Organisasi Pemberi Bantuan Hukum di setiap
Kabupaten/Kota” beranjak dari perlunya perubahan
kebijakan terkait persebaran Organisasi Bantuan Hukum
(OBH) di Indonesia pada kabupaten/kota (kab/kota),
dimana akses bantuan hukum bagi masyarakat terkendala
karena belum meratanya keberadaan OBH. Pada bagian
akhir naskah telah disampaikan rumusan kebijakan untuk
mengatasi permasalahan tersebut.
Strategi kebijakan yang direkomendasikan dalam policy
paper ini diharapkan dapat digunakan bagi pihak-pihak
terkait dalam memperbaiki kebijakan ataupun pelayanan
kepada masyarakat khususnya dalam memenuhi akses
bantuan hukum.