Pasca dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi di tahun 2004, pembentukan Kembali Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi di Indonesia terus menjadi wacana politik sampai pada hari ini. Akibat keterlambatan pembentukan Komisi ini, sejumlah kasus dugaan pelanggaran HAM berat di masa lalu harus tertunda begitu pula keadilan bagi korban dan keluarganya. Puluhan tahun korban dan keluarganya harus hidup dalam lingkungan yang “terkadang” diskrimatif dan sarat dengan stigmatisasi sosial. Jika persoalan ini tidak segera diselesaikan, dikhawatirkan akan menimbulkan konflik yang baru dan paling buruk mengulangi peristiwa kekerasan yang sama di masa depan.