Istilah Reformasi Birokrasi (RB) menjadi program utama bagi seluruh instansi pemerintah dalam rangka pembenahan tata kelola pemerintahan dengan tujuan mencapai tujuan pembangunan nasional (muaranya adalah meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat). Keberhasilan pelaksanaan RB ditandai dengan predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah dalam bentuk atau kategori Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Naskah ini merupakan hasil kajian yang menggambarkan kondisi pencapaian RB di Kementerian Hukum dan HAM. Fokus kajian berangkat dari kondisi keprihatinan dimana dalam kurun waktu 2022-2023 tidak terdapat unit kerja di Kementerian Hukum dan HAM yang memperoleh predikat WBBM. Berdasarkan hasil analisis maka terdapat dua hal utama yang disampaikan. Pertama adalah identifikasi faktor-faktor kegagalan khususnya dalam mencapai WBBM. Kedua adalah strategi yang direkomendasikan dalam upaya peningkatan pelaksanaan RB khususnya dalam mendorong terbentuknya unit kerja berpredikat WBBM di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM untuk masa yang akan datang. Salah satu istilah yang menjadi faktor penting pencapaian WBBM ini adalah ”inovasi”, yang mungkin belum dipahami secara baik oleh seluruh unit kerja. Mudah-mudahan naskah ini dapat memberikan tambahan informasi dalam rangka memahami serta mengimplementasikan RB lebih baik lagi di masa mendatang.