Studi ini mengevaluasi pendidikan tinggi vokasi di Kementerian Hukum dan HAM yang terselenggara di Politeknik Ilmu Pemasyarakatan (Poltekip) dan Politeknik Imigrasi (Poltekim). Pendidikan tinggi vokasi di Kementerian Hukum dan HAM ditujukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) internal dan menghasilkan tenaga kerja yang terampil di bidang pemasyarakatan dan keimigrasian. Kajian ini menemukan bahwa meskipun pendidikan yang diberikan dinilai relevan dengan tugas kerja, terdapat sejumlah masalah yang perlu diperbaiki. Beberapa di antaranya adalah kurangnya pembelajaran praktikum, diferensiasi kurikulum yang tidak signifikan antar program studi, serta pemetaan kebutuhan lulusan yang belum optimal sehingga mengakibatkan ketidaksesuaian penempatan lulusan dengan latar belakang pendidikan. Selain itu, hasil survei peminatan yang dilakukan pada siswa SMA menunjukkan bahwa promosi perguruan tinggi vokasi milik Kemenkumham masih kurang efektif. Informasi mengenai penjurusan dan prospek karir dinilai masih minim dan terpusat di beberapa wilayah tertentu.
Sebagai solusi, kajian ini merekomendasikan pengembangan kurikulum yang lebih praktikal, peningkatan kapasitas tenaga pendidik dan sarana belajar, serta perbaikan proses rekrutmen dan promosi untuk menarik calon taruna yang tepat. Rekomendasi ini juga mencakup strategi manajemen sumber daya manusia yang lebih terencana untuk jangka panjang, guna mendukung implementasi kebijakan penggabungan Poltekip dan Poltekim menjadi Politeknik Kementerian Hukum dan HAM.