Dokumentasi adalah mata rantai dalam lingkaran penciptaan ilmu pengetahuan. Dokumentasi dan informasi hukum yang tertata dan terselenggara dengan baik dalam suatu jaringan nasional merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penyelenggaraan ketata pemerintahan yang baik, bersih, dan bertanggung jawab untuk memenuhi tuntutan masyarakat. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana aspek hukum pembentukan jabatan fungsional dokumentalis hukum dan bagaimana kesiapan instansi pembina dalam pelaksanaan pembinaan Jabatan Fungsional Dokumentalis Hukum. Dengan pendekatan deskriptif analisis, hasil kajian ini menyatakan bahwa pembentukan jabatan fungsional harus mempertimbangkan kriteria yang diatur pada pasal 70 Peraturan pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil; Badan Pembinaan Hukum Nasional sebagai instansi Pembina Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum Nasional telah melakukan langkah-langkah persiapan pembentukan jabatan fungsional dokumentalis hukum. Kata kunci: pembentukan; dokumentalis hukum; hukum nasional.